News Manokwari — Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, kembali menyoroti persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), ia menegaskan bahwa kebutuhan BBM masyarakat Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, belum terpenuhi secara optimal meskipun secara nasional stok dinyatakan aman.
Menurut Mugiyono, antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi masalah menahun. Kondisi tersebut semakin parah menjelang periode libur besar seperti Natal dan Tahun Baru ketika mobilitas masyarakat meningkat. Ia menilai persoalan itu bukan terkait pasokan nasional, melainkan minimnya infrastruktur pendukung distribusi BBM di daerah.
“Secara nasional memang tercukupi, tetapi di daerah kami masih terjadi antrean yang tidak wajar. Hal ini akibat terbatasnya fasilitas distribusi BBM, termasuk jumlah SPBU yang belum memadai,” ujar Mugiyono dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga : Potret Prabowo Rapat Siang-Malam di Hambalang Bahas Tambang
Ia menjelaskan bahwa di beberapa titik, warga bahkan harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM. Situasi itu dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan menimbulkan keresahan, terutama bagi pengemudi harian seperti ojek, angkutan umum, serta masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
“Ketika hanya ada beberapa SPBU yang beroperasi sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah, antrean menjadi tak terhindarkan. Ini berdampak langsung pada produktivitas warga,” tambahnya.
Selain persoalan fasilitas, Mugiyono menyebut bahwa distribusi antarpulau dan kondisi geografis Papua Barat turut menjadi tantangan. Daerah tersebut memiliki wilayah yang luas dan akses yang tidak selalu mudah, sehingga penyaluran BBM membutuhkan sarana pendukung yang lebih baik.
Dorong Pemerintah Pusat Tingkatkan Akses dan Infrastruktur BBM
Untuk itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat agar dapat memperbanyak titik SPBU, meningkatkan kapasitas penyaluran BBM, serta memperbaiki infrastruktur pendukung distribusi. Menurutnya, penambahan SPBU di lokasi strategis akan membantu mengurangi penumpukan kendaraan dan mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada kebijakan khusus bagi wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Barat. Penambahan SPBU dan peningkatan fasilitas distribusi sangat diperlukan agar kebutuhan energi dapat terpenuhi secara merata,” tegasnya.
Ia juga berharap BPH Migas bersama DPR RI dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut dengan langkah konkret. Sehingga permasalahan antrean panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat segera ditangani.
