News Manokwari – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap penguatan fasilitas dan layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di Manokwari.
Menurut Filep, pembangunan fisik rumah sakit tersebut memang sudah cukup baik, namun masih dibutuhkan peningkatan dari sisi sarana medis, pelayanan kesehatan, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar rumah sakit dapat berfungsi optimal sebagai pusat rujukan di tingkat provinsi.
Perlu Penguatan Sarana dan Tenaga Kesehatan
Filep menekankan pentingnya dukungan anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di Papua Barat, terutama pada RSUP Manokwari yang menjadi rujukan utama masyarakat dari berbagai kabupaten.
>“Pembangunan fisik sudah bagus, tetapi perlu diimbangi dengan kelengkapan alat medis modern dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan agar pelayanan benar-benar maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap keterbatasan fasilitas penunjang dan tenaga dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Kondisi itu, menurutnya, harus segera dibenahi agar masyarakat Papua Barat tidak perlu dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
Baca Juga : Ekspor semen dari Manokwari capai nilai 11,2 juta dolar AS
Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat
Senator asal Papua Barat itu berharap Pemprov dapat bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan DPD RI dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan RSUP Manokwari.
“Perlu ada kolaborasi lintas lembaga agar rumah sakit ini menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di wilayah timur Indonesia,” kata Filep.
Fokus pada Pelayanan Publik
Selain peningkatan sarana medis. Filep juga menegaskan pentingnya perbaikan sistem manajemen rumah sakit agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Rumah sakit daerah harus mampu memberi pelayanan yang manusiawi dan cepat. Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu tanpa harus keluar Papua Barat,” tutupnya.
