News Manokwari – Gelombang aksi unjuk rasa menolak berbagai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dari Makassar, Surabaya, hingga Manokwari, massa turun ke jalan menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai semakin jauh dari aspirasi masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, seorang tokoh pemuda Manokwari, Harton Tapilatu, menyebut fenomena demonstrasi ini sebagai alarm keras bagi DPR. Menurutnya, aksi yang serentak muncul di berbagai daerah menunjukkan adanya kegelisahan rakyat yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Ini peringatan serius. Kalau suara rakyat terus diabaikan, ketidakpercayaan akan semakin melebar. Wakil rakyat harus kembali mendengar, bukan sekadar duduk di gedung parlemen,” ujarnya di Manokwari.
Gelombang Demo Jadi Alarm Serius untuk DPR
Ia menambahkan, protes yang dilakukan mahasiswa, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil merupakan bentuk kontrol publik terhadap lembaga legislatif. DPR, katanya, seharusnya menyikapi aspirasi ini dengan membuka ruang dialog, bukan justru menutup telinga atau berlindung di balik prosedur formal.
Baca Juga : Dicuekin Pemda, Masyarakat Warpramasi Manokwari Minta Pabrik Kelapa Sawit Mini ke Presiden Prabowo
“Jangan sampai rakyat merasa semakin jauh dari para wakilnya. DPR dipilih bukan hanya untuk membuat undang-undang, tapi memastikan kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa di Manokwari sendiri berlangsung damai, dengan mahasiswa membawa spanduk dan orasi menuntut transparansi serta akuntabilitas DPR. Mereka menyoroti isu-isu nasional, mulai dari kebijakan ekonomi, revisi undang-undang kontroversial, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pihak kepolisian yang mengawal jalannya aksi menyatakan apresiasinya karena unjuk rasa dilakukan secara tertib tanpa menimbulkan kericuhan. Meski demikian, mereka tetap mengingatkan massa agar menyampaikan pendapat sesuai aturan hukum.
Tokoh pemuda itu berharap DPR segera merespons suara protes dengan tindakan nyata, seperti menyerap aspirasi secara langsung ke daerah dan mengurangi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. “Kalau DPR mau kembali mendapat kepercayaan, kuncinya adalah keterbukaan dan keberpihakan,” pungkasnya.
Gelombang protes ini diperkirakan masih akan berlanjut di beberapa daerah lain dalam waktu dekat. Publik menunggu apakah DPR akan memberikan jawaban konkret atas suara-suara penolakan yang kian menguat.
