News Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Papua Barat menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Manokwari Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang akan diterapkan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Pendampingan Teknis dari Kemenkumham
Dalam kegiatan harmonisasi tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat memberikan masukan, koreksi, dan rekomendasi teknis terhadap draft Ranperbup. Hal ini penting agar regulasi yang disusun tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Baca Juga : Kemenkum dan KemenHAM Papua Barat Sepakati Penggunaan Aset Bersama
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Papua Barat menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi pemerintah daerah dalam setiap proses penyusunan peraturan. “Harmonisasi menjadi instrumen penting agar peraturan bupati yang lahir benar-benar sesuai dengan asas, norma, dan tata urutan perundang-undangan,” ujarnya.
Penting bagi Tata Kelola Pemerintahan
Ranperbup Manokwari Selatan yang sedang disusun berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan produk hukum daerah bisa lebih berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, harmonisasi juga mencegah terjadinya tumpang tindih aturan yang kerap menjadi penghambat pelayanan publik maupun investasi. Dengan regulasi yang sinkron, pemerintah daerah dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel.
Kolaborasi Pemkab dan Kemenkumham
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyambut baik kegiatan harmonisasi ini. Perwakilan Pemkab menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Mereka menilai bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan regulasi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Harapan ke Depan
Dengan proses harmonisasi yang baik, Ranperbup Manokwari Selatan diharapkan dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan tanpa hambatan. Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga berkomitmen terus memperkuat fungsi pengawasan dan asistensi, agar seluruh produk hukum daerah di wilayah Papua Barat selaras dengan kebijakan nasional.
