News Manokwari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan gedung dan jalan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agmeparu) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/9/2025).
Dua Proyek Jadi Sorotan
Perwakilan Agmeparu, Putra, menjelaskan pihaknya melaporkan Bupati Manokwari, Hermus Indou, terkait dua kegiatan proyek. Pertama, pembangunan Gedung Wanita Manokwari dengan anggaran tahun 2022–2024. Kedua, proyek penanganan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga peningkatan ruas Jalan Pembangunan III di Macuan dengan anggaran tahun 2024.
Menurut Putra, kedua proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manokwari. Agmeparu menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek sehingga perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.
Baca Juga : Titik Terang Nasib Kementerian BUMN
Desakan Pemuda dan Mahasiswa
Putra menegaskan, laporan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Ia menilai proyek dengan nilai besar seharusnya dikerjakan secara transparan dan sesuai aturan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami datang ke KPK ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara. Harapannya, KPK menindaklanjuti dan menelusuri secara detail agar persoalan ini terang benderang,” kata Putra.
Sikap KPK
Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait substansi aduan tersebut. Sesuai prosedur, setiap laporan masyarakat yang masuk akan melalui tahap verifikasi dan telaah awal. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, laporan dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melengkapi laporan dengan dokumen pendukung agar penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat.
Transparansi Pembangunan Daerah
Kasus dugaan korupsi di sektor pembangunan infrastruktur daerah sering menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik menjadi hal yang terus ditekankan agar fasilitas umum dapat benar-benar memberikan manfaat.
Agmeparu berharap laporan ini menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih serius terhadap praktik penyalahgunaan anggaran di daerah. “Kami akan terus mengawal agar pembangunan di Manokwari berjalan sesuai koridor hukum dan memberi manfaat untuk rakyat,” ujar Putra.
