News Manokwari — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah Papua Barat hingga akhir November 2025 mencapai Rp2,92 triliun. Angka ini menunjukkan capaian yang relatif stabil menjelang penutupan tahun anggaran.
Kepala KPPN Manokwari, Sulthan Arifin, mengatakan realisasi tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dikelola oleh K/L di Papua Barat.
“Realisasi belanja K/L hingga November 2025 tercatat Rp2,92 triliun atau sekitar 87 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Kami menilai capaian ini cukup baik mengingat tantangan geografis dan logistik di wilayah Papua Barat,” ujar Sulthan, Selasa (2/12/2025).
Belanja Fokus pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Sulthan menambahkan, sebagian besar belanja digunakan untuk pembangunan infrastruktur, operasional pelayanan publik, serta program-program sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi indikator bahwa anggaran yang digelontorkan K/L berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan warga.
“Misalnya, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan program pendidikan, semuanya tercermin dari realisasi belanja ini. Kami berharap ke depan, pelaksanaan belanja lebih tepat sasaran dan efisien,” katanya.
Baca Juga : Bupati Biak lakukan proses pemecatan 49 ASN malas bekerja
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
KPPN Manokwari juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan realisasi belanja K/L mendukung program prioritas daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan manfaat anggaran bagi masyarakat Papua Barat.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Tujuannya agar setiap rupiah yang digunakan oleh kementerian dan lembaga dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat,” jelas Sulthan.
Harapan Menjelang Akhir Tahun
Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, KPPN Manokwari mendorong K/L untuk mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa agar seluruh program dapat selesai sesuai target. Upaya ini juga termasuk memperbaiki tata kelola, administrasi, dan akuntabilitas anggaran.
“Kami berharap sisa anggaran bisa digunakan secara optimal dan transparan. Hal ini penting agar manfaat belanja negara benar-benar dirasakan masyarakat di Papua Barat,” pungkas Sulthan.
