News Manokwari – Legislator Partai Perindo, Yosep Yan Karmadi, memberikan sorotan positif sekaligus masukan terkait kebijakan pendidikan gratis yang mulai diberlakukan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ia berharap, program tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Menurut Yosep, hingga kini masih ada sebagian orang tua yang belum memahami secara jelas teknis pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini, kata dia, disebabkan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, baik dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

“Kami mendorong Dinas Pendidikan Manokwari untuk melakukan sosialisasi yang merata, termasuk langsung ke sekolah-sekolah, agar orang tua mengetahui dan memahami betul program pendidikan gratis ini,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRK Manokwari itu menegaskan, sosialisasi yang tepat akan membantu menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tanpa komunikasi yang baik, ia khawatir program ini akan terus menjadi bahan sorotan masyarakat.
Baca Juga : Lalui Sungai, Legislator Perindo Serap Aspirasi dan Berikan Logistik ke Warga Mamberamo Raya
“Masyarakat akan bertanya-tanya jika implementasinya tidak sesuai harapan. Jadi penting untuk memberikan penjelasan detail, termasuk mekanisme dan batasan-batasannya,” tambahnya.
Pemerataan Informasi Jadi Kunci Sukses Pendidikan Gratis di Manokwari
Legislator kelahiran 10 Maret 1983 itu juga mengingatkan agar informasi program pendidikan gratis disampaikan secara menyeluruh, mencakup sekolah negeri maupun sekolah swasta yang dikelola yayasan. Hal ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur dan cakupan fasilitas yang ditanggung pemerintah.
Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou telah menandatangani Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan berkualitas tanpa biaya bagi seluruh siswa di Manokwari.
Namun di lapangan, sejumlah orang tua mengaku masih menanggung pengeluaran untuk kebutuhan seperti biaya pendaftaran, pembelian seragam, dan buku. Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana cakupan program pendidikan gratis tersebut.
Yosep menilai, jika program ini ingin benar-benar efektif, pemerintah daerah perlu memastikan tidak ada lagi biaya tambahan yang membebani keluarga, khususnya yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, evaluasi rutin perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan awal.
“Kalau ada biaya yang masih harus ditanggung orang tua, harus dijelaskan secara transparan, agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Kita ingin masyarakat percaya dan merasa program ini bermanfaat,” pungkasnya.
Dengan sosialisasi yang merata dan koordinasi lintas sektor, Yosep optimistis pendidikan gratis di Manokwari dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.







