News Manokwari – Komitmen memperkuat infrastruktur hukum di daerah terus digenjot Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pembentukan Desa Sadar Hukum, dan pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Pada Selasa (1/7/2025) tim Kemenkumham, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, bersama Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ieriman Manda, mengoordinasikan kunjungan mereka ke Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabag Hukum Setda Manokwari Selatan, Fajrin.
“Kami ingin JDIH daerah tak hanya aktif di atas kertas, tapi hidup sebagai platform layanan hukum yang transparan dan akuntabel,” tegas Muhayan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari digitalisasi dokumen hukum daerah, peningkatan transparansi. Hingga penguatan layanan hukum berbasis masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah pemanfaatan aplikasi e-Harmoni, yaitu sistem digital yang mempercepat proses harmonisasi dan legislasi produk hukum daerah secara terstruktur.
“Digitalisasi hukum daerah akan membantu masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan memperkuat budaya sadar hukum,” tambahnya.
Baca Juga : HUT Bhayangkara, Kanwil Kemenkum Papua Barat Perkuat Sinergi dengan Polri
Fokus 2025: Reformasi Hukum dan Akses Bantuan Hukum
Kemenkumham Papua Barat juga mendorong Manokwari Selatan untuk mempertahankan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 dan meningkatkannya pada tahun 2025. Fokus IRH tahun ini meliputi pelibatan lintas sektor, akurasi data, dan partisipasi masyarakat.
Tak hanya itu, percepatan pembentukan Raperda/Raperkada Koperasi Merah Putih. Serta pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) dan pendirian Posbakum menjadi bagian dari program prioritas.
Program ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Manokwari Selatan. DPMKMS menyatakan siap bersinergi untuk memperluas jangkauan pembinaan hukum di tingkat kampung dan kelurahan.
Pemda Berkomitmen Bangun Masyarakat Tertib Hukum
Kepala Bagian Hukum Setda Manokwari Selatan, Fajrin, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mengoptimalkan pengelolaan JDIH dan memperkuat budaya hukum di masyarakat.
“Kami ingin hukum hadir sebagai solusi dan menjadi bagian dari perubahan sosial, bukan sekadar administrasi,” tegas Fajrin.
Dengan sinergi antara pusat dan daerah. Pemerintah harap pembangunan hukum di Papua Barat makin kuat, responsif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.
