News Manokwari — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, tengah menyusun formulasi reformasi birokrasi sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat standar pelayanan publik kepada masyarakat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, di Manokwari, Rabu, mengatakan bahwa birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam menerjemahkan setiap kebijakan pemerintah menjadi kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Birokrasi adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan daerah. Melalui reformasi birokrasi, kita ingin memastikan bahwa setiap pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hermus.
Fokus pada Tata Kelola dan Kinerja Aparatur
Menurut Hermus, reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan sistem administratif, tetapi juga menyentuh perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). ASN dituntut untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga : Manokwari tumbuhkan minta baca dan lestarikan budaya lokal
“Kita ingin membangun birokrasi yang bersih, efektif, melayani, dan berorientasi pada hasil. Ini menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung oleh kinerja aparatur yang disiplin, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi.
Dorong Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan
Dalam formulasi reformasi birokrasi tersebut, Pemkab Manokwari juga mendorong penguatan pelayanan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Baik di bidang perizinan, administrasi kependudukan, maupun layanan dasar lainnya.
Hermus menilai bahwa penerapan sistem digital akan memangkas prosedur yang berbelit serta meminimalkan praktik penyimpangan dalam pelayanan.
“Dengan sistem yang semakin terbuka dan berbasis teknologi, pelayanan akan lebih cepat, transparan, dan terukur,” ucapnya.
Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah
Bupati Hermus juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Pemerintahan yang efektif dan efisien diyakini mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau tata kelola pemerintahan baik, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dinikmati masyarakat,” lanjutnya.
Libatkan Seluruh Perangkat Daerah
Proses penyusunan reformasi birokrasi ini, lanjut Hermus, melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Manokwari. Setiap OPD diminta menyusun rencana aksi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
