News Manokwari – Kabupaten Manokwari berpeluang besar memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Bantuan ini rencananya akan diarahkan untuk pembangunan Pusat Layanan UMKM Terpadu sebagai bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam kunjungan kerja ke Manokwari pada Kamis (2/10/2025), Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR, M. Rizat Abidin, menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang mempertimbangkan pembangunan pusat layanan UMKM sebagai program prioritas di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal melalui dukungan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.
“Manokwari menjadi salah satu daerah yang kami lihat memiliki kesiapan dan komitmen, sehingga masuk dalam daftar prioritas untuk pembangunan fasilitas UMKM Terpadu,” ujar Rizat.
Baca Juga : Larangan Rangkap Jabatan, Ini Daftar Wamen yang Jadi Komisaris BUMN
Lahan Sudah Disiapkan Pemda
Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengalokasikan lahan seluas 3 hektare melalui APBD. Rencana Lahan ini khusus untuk pembangunan fasilitas pusat layanan UMKM, sehingga bisa menjadi wadah strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut. Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem UMKM lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas.
Harapan untuk UMKM
Dengan adanya pusat layanan terpadu. Para pelaku UMKM di Manokwari akan mendapat fasilitas pembinaan, akses permodalan. Serta ruang promosi produk yang lebih terintegrasi. Hal ini pemerintah harapkan dapat memperkuat daya saing UMKM lokal, membuka lapangan kerja baru. Serta meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.
Penentuan keputusan akhir terkait dukungan APBN 2026 setelah evaluasi kelayakan dan kesiapan daerah rampung. Jika mendapat persetujuan, pembangunan pusat layanan UMKM ini akan menjadi yang pertama di Papua Barat.
Menandai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas ini mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Membuka akses pasar yang lebih luas. Sehingga bisa meningkatkan daya saing produk daerah secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
